CIAYUmAJAKUNING.ID: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk memaknai kemerdekaan melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya melalui seremoni, makna kemerdekaan juga hadir ketika warga mendapatkan pelayanan yang mudah, jelas, adil, serta pembangunan yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Berbagai layanan terus dikembangkan dan diperbaiki, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, layanan perizinan, hingga layanan berbasis digital dan tatap muka. Sejumlah kebutuhan pelayanan publik tersebut juga dapat diakses melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cirebon, yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.

Sementara itu, dalam pelayanan publik, upaya pembenahan juga mulai dirasakan masyarakat. Zardin Harlan (51), warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan, menilai pelayanan pemerintah saat ini semakin tertata dan petugas membantu memberikan informasi dalam proses pelayanan.

“Pelayanan saat ini saya selalu merasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun,” ujar Zardin.

Meski demikian, ia berharap informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan dapat terus diperkuat agar masyarakat tidak perlu bolak-balik karena dokumen yang dibawa belum lengkap.

“Harapannya lebih ditingkatkan lagi dalam hal sosialisasi ke masyarakat, dengan alur Pemkot, kecamatan, kelurahan, RW, sampai RT,” katanya.

Hal serupa disampaikan Juhaeriyah (38), ibu rumah tangga warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan. Ia menilai pemanfaatan teknologi mulai membuat informasi dan sejumlah layanan lebih mudah diakses.

“Sekarang terasa lebih mudah dan cepat, terutama karena adanya layanan secara online dan informasi yang lebih mudah diperoleh,” ujar Juhaeriyah.

Menurutnya, layanan digital tetap perlu berjalan berdampingan dengan pelayanan tatap muka agar semua masyarakat mendapatkan akses yang sama.

“Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan adil merupakan salah satu bentuk kemerdekaan bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik tanpa dipersulit,” katanya.

Di luar ruang pelayanan, pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kota yang lebih nyaman bagi warga.

Makna kemerdekaan dirasakan dari pembangunan yang mendukung aktivitas sehari-hari. Widyo Priatno (47), warga Syekh Magelung, Kelurahan Kejaksan, yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, menilai kondisi jalan menjadi salah satu bentuk pembangunan yang paling mudah dirasakan.

“Kalau kami para ojol mah berharap jalan mulus. Karena kalau jalan rusak, kendaraan cepat rusak juga,” ujar Widyo.

Ia juga melihat perubahan pada kawasan Sungai Sukalila yang mulai ditata.

“Dengan adanya penataan kawasan Sukalila, menurut saya agak nyaman karena tidak ruwet lagi dengan parkir sembarangan di sepanjang pinggiran sungai,” katanya.

Upaya peningkatan pelayanan dan pembangunan tersebut juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih Kota Cirebon, antara lain:

Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026

Total Pencapaian Pelayanan KB Metode Operatif Wanita (MOW) Tahun 2025

Capaian Rumah Data Kependudukan Paripurna lebih dari 100 persen

Pelaksanaan Fasilitasi Siperindu Terbanyak (kategori minimal 4 kali)

Terbaik Pertama Kategori Pengendalian Inflasi – Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut

Juara II Sayembara Penanganan ODGJ Terbaik – Kategori Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Juara Terunik Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2026

Juara Umum Porsenitas XIII KUNCI BERSAMA 2026

Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat – Anugerah Koperasi Jawa Barat 2026

LPM Award 2026

Kota Cirebon meraih Hasil Penilaian PEKPPP top 10 Nasional

Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025

Public Service Award 2026 Jawa Barat

Bagi Pemkot Cirebon, berbagai penghargaan tersebut bukan sekadar catatan prestasi. Penghargaan menjadi penguat sekaligus pengingat bahwa pelayanan publik, perlindungan kesehatan, pengendalian ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat harus terus diarahkan pada manfaat yang benar-benar dirasakan warga.

Penghargaan juga bukan menjadi tanda bahwa seluruh pekerjaan telah selesai. Pemkot Cirebon menyadari masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, pemerataan layanan digital, kualitas pelayanan tatap muka, hingga respons terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Karena itu, semangat kemerdekaan terus dimaknai sebagai ruang untuk bekerja, mendengar, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan. Kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan. Kemerdekaan harus semakin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga Kota Cirebon. (Adv)