BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Salah satu fokus penanganan adalah pembenahan saluran air dan normalisasi sungai, terutama di wilayah perbatasan yang mengalami penyempitan aliran.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan penanganan banjir di Bekasi membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan. Pasalnya, aliran air yang melintasi sejumlah wilayah membuat persoalan di satu daerah dapat berdampak pada daerah lainnya.

“Saya menyampaikan bahwa hujan sudah mulai turun dan saatnya kita melakukan pembenahan agar saluran-saluran air yang menjadi tempat air berjalan tertangani secara bersama antara pemerintah dan masyarakat,” ujar KDM.

KDM juga mengapresiasi langkah Bupati Bekasi yang mulai melakukan normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Ia berharap upaya serupa dapat dilanjutkan pada sungai-sungai lain untuk memperlancar aliran air ketika curah hujan meningkat.

Menurut KDM, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penyempitan aliran sungai akibat perubahan fungsi lahan. Ia mengaku menemukan kawasan perumahan yang memanfaatkan daerah aliran sungai, bahkan membeton area tersebut untuk dijadikan teras rumah.

Kondisi itu berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika debit sungai meningkat saat musim hujan. Karena itu, pembenahan sungai perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di satu wilayah.

KDM turut menyoroti perbedaan kondisi aliran sungai di Kota dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, aliran sungai di wilayah Kota Bekasi relatif sudah tertata dan berkapasitas lebih besar. Namun, penyempitan ketika aliran memasuki wilayah Kabupaten Bekasi masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan bersama.

“Walaupun dari kotanya alirannya sudah relatif besar, tapi kalau di kabupatennya masih menyempit akan menjadi problem. Ini akan kita selesaikan secara bersama,” katanya.

Ia memastikan komunikasi dengan Bupati dan Wali Kota Bekasi akan terus dilakukan agar penanganan sungai di wilayah perbatasan dapat berjalan selaras. Sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Selain membahas antisipasi banjir di Bekasi, KDM menyampaikan perkembangan pembangunan halte di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan Wali Kota Bekasi, proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir November 2026.

Saat ini, pengerjaan masih berfokus pada penyelesaian kelengkapan bangunan sebelum halte dipasang. KDM menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah daerah dan dukungan masyarakat agar penanganan persoalan wilayah serta pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal.