CIREBON, CIAYUMAJAKUNING.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriany Gantina AMd menyalurkan ratusan paket bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Senin (31/8/2020).
Penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berstatus mantan buruh migran, warga kurang mampu, hingga anak korban kekerasan tersebut dilakukan di kantor Women Crisis Centre (WCC) Mawar Balqis, di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.
Selly mengungkapkan, paket bantuan yang disalurkan berasal dari Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dirinya sebagai wakil rakyat harus memastikan bantuan tersebut disalurkan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, ini menjadi salah satu bukti kepedulian Pak Presiden kepada masyarakat. Diantaranya kepada ibu-ibu hebat mantan buruh migran, anak korban kekerasan, hingga keluarga pra-sejahtera,” ungkap Selly usai penyerahan bantuan secara simbolis.
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu) itu menambahkan, paket bantuan yang disalurkan bukan hanya dalam bentuk sembako. Melainkan kebutuhan dasar lainnya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PPPA.
“Yang memang dibutuhkan juga untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kategori perempuan, tapi ada juga untuk balita, lansia dan sebagainya,” kata mantan wakil bupati Cirebon itu.
Dalam kesempatan itu, Selly juga memberi motivasi kepada ibu-ibu mantan buruh migran untuk menjadi perempuan yang berdaya. Mereka masih berpeluang untuk produktif di tanah kelahiran sendiri dan menjadi perempuan tangguh.
“Perempuan harus berdaya saing, tetap produktif di daerah sendiri. Selain itu, kepada mereka yang pernah menjadi korban kekerasan, saya akan terus memotivasi agar bangkit dan menatap masa depan yang cerah,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur WCC Mawar Balqis, Hj Masrokhah menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan tersebut. Sebagian besar para penerima adalah masyarakat dampingan dari pihaknya.
“Kami mengapresiasi dan berterimakasih atas bantuan yang disampaikan pemerintah,” katanya.
