KABUPATEN CIREBON,- Masyarakat Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa (FORKOMADES) yang dinahkodai Para Pemuda Aktivis Desa Gombang mengingatkan BPD Gombang untuk memfollow-up surat aspirasi permohonan audiensi dari FORKOMADES dan segera menjadwalkan audiensi dengan para pengurus dan/atau penanggung jawab BUMDesa Gombang.
Melalui sambungan telepon kepada awak media, Ketua FORKOMADES Asep Maulana Hasanudin menjelaskan bahwa “FORKOMADES pernah bersurat kepada BPD Gombang secara resmi pada Rabu, 12 Maret 2025 dengan nomor surat 01/SPA/FKMPD/II/25 perihal Permohonan Audiensi yang kemudian dibalas oleh BPD Gombang pada Sabtu 29 Maret 2025 yang inti dari surat tersebut adalah Audiensi akan dilaksanakan pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 H.” jelasnya.
Kepada salah satu anggota BPD bernama Widodo, dirinya mengingatkan untuk segera lakukan Evaluasi BUMDES Gombang. “Bahwa semenjak Hari Senin, 31 Maret 2025 (Hari Raya Idul Fitri 1446 H) hingga hari ini Selasa 08/04/2025 kami belum juga menerima informasi lanjutan dari BPD mengenai permohonan kami terkait audiensi dengan BUMDES kapan akan dilaksanan.” ujarnya.
Dalam penuturannya kepada awak media beliau menjelaskan secara komprehensif terkait hal yang mendasari dan melatarbelakangi dirinya dan rekan-rekan untuk segera melakukan audiensi dengan BUMDesa Gombang.
“Kita semua mungkin sudah tau terkait komitmen Presiden kita, bahwa Pak Prabowo Subianto menghendaki pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di tiap-tiap Desa di seluruh Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk mendukung program ketahan pangan.” jelasnya.
Tak hanya itu, beliau juga memaparkan bahwa “Pusat menentukan pengalokasian sebesar 20 persen dari Dana Desa untuk dikelola oleh BUMDesa dalam rangka mendukung program pemerintah pusat, dan karena itulah kami menjadi hawatir dana 20 persen tersebut kemudian menjadi ajang bancakan, mengingat kinerja pengurus BUMDesa Gombang yang tidak transparan, tidak akuntabel sehingga kami menganggap mereka layak dan patut untuk dimintai pertanggung jawaban baik secara hukum maupun secara moral etik.” bebernya.
“Para pengurus BUMDesa Gombang dari tahun ke tahun hingga detik ini belum pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun, sehingga berapapun jumlah penyertaan modal yang bersumber dari APBN menjadi absurd tidak jelas arus uang masuk dan uang keluarnya.” tuturnya melanjutkan.
Di penghujung dialognya dengan awak media, dirinya masih belum bisa bercerita terlalu banyak sebelum proses audiensi tersebut terwujud.
“Bahwa ada kegentingan yang memaksa sehingga audiensi ini wajib dilakukan, dan Kami sudah kumpulkan data-data untuk menjadi bahan audiensi, kami belum bisa bercerita banyak terkait dugaan kebobrokan BUMDesa Gombang akibat dari tidak profesional, akuntabel dan tidak transparannya para pengurus BUMDES.” pungkasnya.
(AMH/Tim Redaksi)
