CIAYUMAJAKUNING.ID: Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pekerja migran Indonesia (PMI) terus dilakukan. Salah satunya oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah.
Mereka menggelar pelatihan vokasi khususnya bagi warga Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua MPM Muhammadiyah, Ahmad Maruf mengatakan tingginya jumlah warga Desa Muara yang bekerja sebagai PMI di luar negeri membuat desa ini rawan terhadap berbagai persoalan.
“Mulai dari kerentanan hukum, masalah ekonomi keluarga, hingga ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” kata Ahmad Maruf, Minggu (23/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa program tersebut fokus pada perlindungan menyeluruh. Mulai dari pengetahuan hukum, literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi hingga upaya pencegahan eksploitasi perdagangan orang.
Maruf menegaskan bahwa salah satu persoalan terbesar PMI adalah minimnya perlindungan hak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.
“Pekerja migran adalah profesi mulia. Namun prosesnya sering tidak mulus. Banyak masalah muncul, baik saat pemberangkatan maupun ketika keluarga ditinggalkan di rumah. Banyak teman-teman pekerja migran, terutama pekerja rumah tangga, yang hak-haknya belum terlindungi,” ujarnya.
Menurut Maruf, kegiatan vokasi harus dilakukan mulai dari hulu atau saat mereka masih menjadi calon pekerja migran. Program ini, katanya, membekali peserta dengan wawasan mengenai TPPO, mekanisme penempatan yang aman, serta hak-hak PMI sesuai regulasi.
Ia mengatakan, MPM Muhammadiyah memberikan pendidikan keuangan bagi keluarga PMI. Menurut Maruf, banyak pekerja migran yang akhirnya kembali lagi ke luar negeri karena uang hasil kerja tidak dikelola dengan baik.
Menurutnya, PMI harus punya rencana keuangan yang baik terutama saat mereka sudah kembali ke tanah air. Pentingnya perencanaan keuangan agar tidak terjebak siklus pulang kemudian berangkat lagi.
“Jangan sampai sudah bekerja keras di luar negeri, tetapi uangnya habis untuk konsumsi,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan MPM Muhammadiyah telah kolaborasi dengan lembaga penyalur resmi dan lembaga keuangan untuk memastikan calon PMI tidak memulai proses kerja dengan beban utang.
Ia menegaskan agar calon PMI yang hendak bekerja di luar negeri tidak terjerat oleh rentenir atau pinjaman online ilegal.
“Kalau ada calon PMI yang tidak punya biaya awal, kita bantu mencarikan pembiayaan yang aman,” tegasnya.
Terpisah Kuwu Desa Muara, Latifah, mengungkapkan sekitar 30 persen warga Desa Muara adalah PMI. Ia berharap program ini membawa manfaat nyata bagi warganya.
“Kami ingin pekerja migran punya perencanaan masa depan, sehingga tidak selamanya harus pulang-berangkat. Keluarga juga butuh kebersamaan,” ujarnya.
Program vokasi ini diharapkan menjadi model perlindungan dan pemberdayaan bagi desa-desa lain yang memiliki jumlah PMI tinggi, sekaligus menjadi langkah konkret mencegah TPPO di tingkat akar rumput
