CIAYUMAJAKUNING.ID – Karena tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026, Pemkab Kuningan memfokuskan pada penetapan kebutuhan ASN (PNS dan PPPK).

Yakni dengan memprioritaskan penyelesaian tenaga non-ASN kategori R2 (THL-K2) yang terdata di BKN sebanyak 81 orang.

Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan perangkat daerah terkait.

Kepala BKPSDM Kuningan Beni Prihayatno mengatakan kebijakan itu berdasarkan pertimbangan sejumlah faktor.

“Di antaranya kondisi fiskal daerah belum memadai,” tuturnya, Rabu (29/04).

Selain itu, sesuai mandatory KemenpanPANRB No.374/2024 dan KepmenPANRB No.16/2025.

“Dengan masa kerja lebih dari 20 tahun dan kebijkan reformasi ASN,” sambung Beni.

Hasil kesepakatan telah di tandatangani dalam berita acara dan di tetapkan oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar.

Dengan pertimbangan utama pada kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas penyelesaian tenaga non-ASN kategori R2 (THL-K2).

Pemkab Kuningan saat ini juga memiliki sebanyak 4.267 PPPK paruh waktu.

Oleh karena itu, kebijakan akan di arahkan pada pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.

“Jika kondisi keuangan daerah sudah membaik, baru di lanjutkan ke R3 dan R4. Semua sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya. ***