CIAYUMAJAKUNING.ID – Sebanyak 1.737 orang yang di nyatakan lulus seleksi PPPK 2024 tengah menunggu kejelasan terkait penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Pemkab Cirebon berkomitmen untuk memperjuangkan kejelasan mereka.
Untuk itu, Pemkab Cirebon berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan Komisi II DPR RI guna membahas aspirasi tenaga non-ASN yang telah lulus seleksi.
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman (Jigus) mengatakan pihaknya bertanggungjawab untuk memfasilitasi aspirasi tenaga PPPK.
Ia menilai mereka telah berjuang melewati proses seleksi dan berperan penting dalam pemerintahan daerah.
“Senin depan sudah di jadwalkan pertemuan terkait hal ini,” ujar Jigus usai audiensi dengan Perkumpulan Non-ASN 2024 di Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (13/03).
Menurutnya kepastian terkait status mereka harus segera di perjelas supaya dapat segera bekerja secara optimal dalam mendukung pelayanan publik.
Sementara itu Sekda Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i menambahkan jika pihaknya memahami keresahan para tenaga PPPK tersebut.
“Proses seleksi yang mereka lalui tidak mudah, mereka bersaing dengan ribuan peserta sehingga wajar jika berharap segera mendapatkan kejelasan,” terangnya.
Hilmy menambahkan Pemkab Cirebon telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar untuk pembayaran gaji tenaga PPPK.
Namun, adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat menyebabkan pengunduran jadwal pengangkatan.
Meskipun demikian, Hilmy optimistis keputusan final dari KemenPAN-RB belum di tetapkan.
Oleh karena itu, masih ada peluang bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan percepatan pengangkatan tenaga PPPK di Kabupaten Cirebon.
“Yang kami lakukan sekarang adalah memastikan bahwa kebijakan yang di keluarkan tetap berpihak pada mereka,” katanya.
Pemkab Cirebon bersama perwakilan tenaga PPPK akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pusat dan DPR RI guna mencari solusi terbaik.
Hilmy yakin perjuangan ini bersifat holistik dan komprehensif. Pemkab
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan yang jelas,” pungkasnya. ***
