CIAYUMAJAKUNING.ID – DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum DPRD terhadap Raperdat entang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Jumat (14/06).

Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyampaikan pokok-pokok jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon.

Ia juga menyampaikan tentang prestasi Kabupaten Cirebon yang menyabet Opini WTP dari BPK RI sebanyak sembilan kali berturut-turut.

Menurut Wahyu, WTP mencerminkan keuangan yang di periksa menyajikan secara wajar dalam semua hal.

“Penjelasan laporan keuangan telah di sajikan tahun 2024 senilai Rp4.683.787.879,” tuturnya.

Selain itu. dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Optimalisasi itu melalui penyesuaian regulasi, penerbitan Perda No/1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Terkait sektor belanja daerah. Wahyu menyampaikan, belanja daerah yang di anggarkan senilai Rp4.439.165.838.204,86.

“Dan yang di realisasikan Rp4.132.750.422.628,47, atau sekitar 93,10 persen,” katanya.

Menurut Wahyu belanja dari tahun ke tahun selalu terealisasi kurang dari 99 persen.

“Ini berarti ada kesenjangan antara target belanja daerah dan realisasinya,” katanya.

Kesenjangan target belanja itu tersebar di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PPKD, dan DPUTR.

Penganggaran APBD 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023.

Pemkab Cirebon telah melakukan MoU tentang penyediaan dana hibah dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

MoU itu untuk pengadaan blangko KTP yang di anggarkan senilai Rp1 miliar dan sudah di serahkan Rp997.836.000,00.

Soal aduan jalan rusak. secara umum kondisi infrastruktur jalan mencapai 84,56 persen dari 564 ruas jalan dengan panjang 1,2 KM.

“DPUTR melakukan peningkatan jalan di 156 ruas jalan Kabupaten Cirebon,” jelas Wahyu.

Peningkatan jalan sepanjang 40,8 KM itu terdiri dari rekonstruksi 102 paket, dua penggantian jembatan dan 52 drainase .

Terkait sampah Pemkab Cirebon telah membangun 10 TPS 3R di 10 desa.

Serta penambahan prasarana di TPS Kubangdeleg berupa pembangunan tembok penahan tanah, musala, saluran limbah dan beton.

Berkaitan dengan Pilkada dan, Pemkab Cirebon telah menganggarkan total senilai Rp95.258.283.900.

“Telah di realisasikan Rp32.000.000.000 dan sisanya Rp63.258.283.900,00 akan di realisasikan tahun ini,” jelas Wahyu. ***